Partisipasi Masyarakat Dalam Politik

Richard Nixon merupakan presiden pertama Amerika yang mengunjungi Republik Rakyat Cina pada tahun 1972. Pada kunjungannya tersebut Nixon mendorong rakyat Cina untuk lebih terlibat dalam politik. Tergerak dengan dorongan Nixon tersebut, rakyat Cina mengambil sebuah langkah politik yang disebut voluntary snow removal yang kemudian mengakibatkan rakyat Cina mendapatkan  sebuah pelajaran berharga dari keterlibatannya dalam politik. Dari aksinya tersebut kemudian akhirnya dalam setiap keputusan, kebijakan maupun proses-proses politik yang akan diambil pemerintah Cina turut melibatkan peran masyarakat didalamnya. Tetapi, bukan suatu hal yang aneh juga apabila suatu saat dan di suatu tempat terdapat rakyat yang benar-benar tidak terlibat secara total dalam politik, entah karena tidak tahu-menahu tentang politik ataupun ada rezim (pemerintah) yang sengaja membuat rakyat buta terhadap politik dan pada akhirnya membatasi keterlibatan masyarakat dalam politik. Pemerintah yang seperti ini beranggapan bahwa individu adalah subjek pasif, bukanlah warga negara yang harus dan patut untuk berpartisipasi.

Salah satu alasan umum untuk melibatkan masyarakat dalam politik adalah bahwa kedaulatan rakyat sebagai dasar dari kekuasaan politik yang sah. Bahkan negara-negara otoriter sekalipun berupaya untuk melibatkan warga negara mereka dalam politik (walapun dikontrol) sebagai alat legitimasi kekuasaan mereka. Kedua, partisipasi politik dapat bertujuan untuk mengendalikan rakyat. Di banyak negara otoriter, pemerintah gencar mempromosikan agar masyarakat berpartisipasi untuk mengurangi risiko pemberontakan. Ketiga, partisipasi politik bertujuan pula untuk melegitimasi rezim dan kebijakan-kebjiakannya. Di era ketika kedaulatan rakyat menjadi sebuah norma-norma yang universal dan implementasinya hampir semua rezim berupaya untuk melibatkan warganya sebagai salah satu cara mendapatkan legitimasi atas kekuasaan mereka. Walaupun seringkali partisipasi hanya dalam bentuk seremonial, mengikuti parade kampanye calon pemimpi, menghadiri pertemuan politik, namun setidaknya keterlibatan individu tersebut merupakan bentuk legitimasi kepada rezim.

Siapa Yang Berpartispasi dalam Politik?

Di kebanyakan masyarakat, partisipasi dikorelasikan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka akan semakin besar kemungkinan individu tesebut akan aktif dalam politik. Di negara-negara dunia ketiga di mana tingkat buta huruf sangat tinggi, partisipasi umumnya sangat rendah karena kebanyakan penduduk tidak menyadari dan memahami apa yang terjadi di dalam politik negaranya. Jika tingkat pendidikan pendudukan di sebuah negara rata-rata tinggi, maka secara otomatis partisipasi penuh akan didapatkan. Namun, ini bukan hanya masalah mengatasi buta huruf saja. Masyarakat yang berpendidikan tinggi kemungkinan untuk terlibat dalam setiap proses politik jauh lebih besar ketimbang mereka yang pendidikannya rendah atau bahkan tak berpendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi biasanya terus mengikuti perkembangan politik domestik, melihat isu-isu apa yang sedang berlangsung serta aktif dalam debat maupun diskusi-diskusi politik. Sebagai contoh, di negara maju tampak sekali hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi dalam politik. Lulusan SMA akan lebih aktif dibandingkan dengan yang putus sekolah, lulusan universitas (sarjana) akan lebih aktif dibandingkan dengan lulusan SMA.

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah penataan (setting) politik. Peran pemerintah sangat dominan di sini, apakah pemerintah meningkatkan atau malah membatasi partisipasi masyarakat atas akses terhadap lembaga-lembaga politik. Faktor sosial-ekonomi (kelas sosial, pekerjaan, kesejahteraan, gender, etnis, dan usia) juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi. Umumnya, orang yang sejahtera dan makmur hidupnya akan lebih aktif daripada orang yang kurang makmur, laki-laki akan lebih aktif daripada wanita. Tetapi perubahan yang terjadi di negara-negara saat ini adalah kelompok etnis yang dominan akan lebih aktif daripada minoritas, dan orang tua (kecuali sangat tua) akan lebih aktif daripada anak-anak muda.

Tingkat partisipasi telah meningkat di hampir semua negara dalam dua dekade terakhir. Di AS saat tindakan aborsi dilegalkan mendorong masyarakat berdemonstrasi menolak kebijakan tersebut. Kampanye anti-aborsi, penempelan poster-poster, stiker, boikot, debat, dan bahkan pembunuhan terus terjadi untuk menanggapi kebijakan aborsi terjadi. Dalam sebuah rezim otoriter yang terorganisir dengan baik, seperti sistem komunis dulu dan sekarang. Partisipasi masyarakat cukup luas, melibatkan hampir semua penduduk dalam kegiatan politik. Pemimpin negara otoriter menyadari bahwa akan bahaya jika terus menekan, membatasi, dan mengkontrol masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Dua dekade terakhir ini, para ilmuwan politik membedakan dua model partisipasi, yaitu konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi politik yang disediakan pemerintah (pemilu, lewat surat, dan kegiatan diskusi). Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional biasanya dengan tindakan langsung (demonstrasi). Orang melihat, keikutannya dalam politik karena dirasa isu yang terjadi atau kebijakan yang diambil pemerintah menyangkut kepentingannya. Terkadang bentuk partisipasi non-konvensional (mengarah tindakan yang lebih ekstrim) diambil jika dengan cara-cara konvensional telah gagal mempengaruhi pemerintah.

Keikutsertaan masyarakat dalam politik dipandang karena sebuah isu atau kebijakan terkait dengan kepentingannya. Kadang bentuk partisipasi non-konvensional yang mengarah kepada tindakan ekstrim dilakukan jika dengan cara-cara konvensional tidak bisa mempengaruhi pemerintahan. Bentuk partisipasi konvensional dan non-konvensional berbeda di tiap negara. Misalnya, sebuah petisi (permohonan) adalah sebuah bagian dari bentuk partisipasi konvensional di AS, namun menjadi bentuk non-konvensional di Inggris. Dari waktu ke waktu variasi bentuk partisipasi mengalami perubahan. Sebuah contoh di Perancis, membuat sebuah barisan barikade pernah menjadi sebuah tindakan yang umum dilakukan masyarakat dalam aksi politik, namun barikade saat ini menjadi hal yang tidak umum lagi. Petani atau sopir biasanya memblokir jalan dengan mengerahkan traktor-traktor dan truk-truknya untuk memprotes kebijakan yang mereka tidak suka.  Berbeda lagi dengan di Jepang, taktik umum yang biasanya dilakukan oleh oposisi adalah dengan memboikot parlemen.

Sumber :

http://djangka.org/2012/04/30/partisipasi-masyarakat-dalam-politik-sebuah-tanggapan/